Berita Bethel
Penulis: Pram (19/05/2016)

Tinjauan Hukum Terhadap HAM LGBT


Hak hidup, hak untuk mendapatkan akses pendidikan, pekerjaan bagi LGBT adalah bagian HAM (Hak Asasi Manusia) LGBT (lesbian, gay, bisexual, and transgender) yang perlu dilindungi di Indonesia. Sebab mereka adalah warga negara Indonesia. Tetapi bukan dalam konteks membolehkan atau merestui pernikahan sesama jenis.



Dengan demikian, hal itu tidak sama dengan HAM liberal di luar negeri yang merestui pernikahan sesama jenis. Di Indonesia, hal ini dibatasi dengan norma hukum dan agama. Dasar hukum diatas yaitu UUD 1945, Pasal 28 J (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.



(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokrastis.



Meskipun ada HAM di Indonesia yang musti dihormati, kebebasan HAM Indonesia memiliki batasan yaitu tidak bertentangan dengan moral, nilai agama dan ketertiban umum, sesuai dengan Pasal 28 J. Pancasila khususnya Sila Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi sendi konstitusi kehidupan demokrasi di Indonesia.



UU HAM No. 39 Tahun 1999, Pasal 70 : Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.



Pasal 73 : Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.



LGBT memperjuangkan pernikahan sejenis, namun hal itu bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1: Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.



Upaya pernikahan sejenis telah dilakukan di salah satu kota di Jawa-Tengah dan salah satu pulau destinasi wisata di luar pulau Jawa.



Materi diatas disarikan dari presentasi Pdt. Dr. Hanan Suharto, M.Hum (Ka. Biro Hukum dan Advokasi) Departemen Pelayanan Masyarakat BPH GBI dan Ketua LBH Bethel Indonesia ketika menyampaikan presentasinya pada acara Seminar Akademik LGBT (Lesbi, Gay, Biseksual, dan Transgender) di Graha Bethel, Jakarta (Selasa, 12/4/2016). Kegiatan ini digelar COF (Community of Faith), sebuah Komunitas Mahasiswa Pasca Sarjana dan Doktoral STT Bethel Indonesia Jakarta (Seminari Bethel) bekerja-sama dengan BPH GBI dan BPD GBI DKI Jakarta.