Berita Bethel
Penulis: Pram (01/06/2016)

Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dunia


Mesin pertumbuhan ekonomi global perlu menjadi prioritas perhatian para pemimpin dunia. Upaya menghidupkan mesin pertumbuhan ekonomi di setiap negara hendaknya menjadi komitmen para kepala pemerintahan dan kepala negara pada Pertemuan Tingkat Tinggi G-7 di Ise-Shima pekan lalu yang berakhir, Jumat, 27 Mei 2016.



Sebelum bubar, para pemimpin negara sepakat untuk menghidupkan mesin pertumbuhan ekonomi dunia.Jika mesin pertumbuhan ekonomi menjadi prioritas utama, currency war atau perang mata uang harus dihentikan. Negara-negara maju yang memiliki hard currency diimbau untuk tidak memperlemah mata uangnya demi mendongkrak ekspor.



Kebijakan seperti itu merugikan negara mitra dagang. Jepang, misalnya, diminta untuk tidak mendevaluasi mata uangnya.Krisis finansial global 2008, yang berawal dari krisis subprime mortgage di AS, belum pulih benar. Untuk mendongkrak laju pertumbuhan ekonominya, AS menambah likuiditas perekonomian dengan memompa dana yang berasal dari pencetakan uang baru.



Kebijakan yang dikenal dengan quantitative easing itu diikuti berbagai negara maju, Eropa dan Jepang.Namun, bersamaan dengan itu, ada sejumlah negara yang berusaha mendongkrak ekspor dengan memperlemah mata uangnya. Selain merugikan mitra dagang, cara ini memicu perang mata uang.



Jika setiap negara maju menempuh cara yang sama, ekspor tak lagi bisa menjadi salah satu lokomotif pertumbuhan ekonomi. RRT juga termasuk negara yang diminta untuk tidak terus-menerus memperlemah yuan.



Laju pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2015 hanya 2,8 persen dan tahun ini diperkirakan sekitar 3,2 persen. Ekonomi negara maju diprediksi tumbuh 1,9 persen. Walau sudah didongkrak dengan quantitative easing, laju pertumbuhan ekonomi Paman Sam masih berkisar 2,4 persen. Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi Uni Eropa dan Jepang tahun ini, masing-masing, 1,5 persen dan 0,5 persen.



Asia menjadi andalan mesin pertumbuhan ekonomi dunia. Pertumbuhan ekonomi negara pasar berkembang seperti Indonesia dan RRT tahun ini diperkirakan rata-rata 6,4 persen. Jauh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi pasar berkembang dunia sekitar 4,1 persen. Sedangkan negara-negara Amerika Latin masih didera laju pertumbuhan ekonomi minus.



Dalam situasi ekonomi dunia seperti ini, Indonesia harus memacu pertumbuhan ekonomi hingga 6 persen tahun ini, minimal mencapai target 5,3 persen. Tanpa laju pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, angka kemiskinan dan pengangguran akan membengkak.



Pertumbuhan ekonomi pun tak sekadar melaju, melainkan harus inklusif, yakni dirasakan oleh semua pelaku ekonomi dan lapisan masyarakat.Untuk memacu pertumbuhan ekonomi hingga di atas 6 persen, pemerintah terus memperbaiki iklim investasi, khususnya pelayanan birokrasi, kepastian hukum, dan infrastruktur.



Hingga saat ini, Pemerintah sudah meluncurkan 12 paket stimulus ekonomi dan sedang mempersiapkan paket stimulus ekonomi ke-13.Perbaikan iklim investasi bakal mendapat apresiasi dari Standard & Poor (S&P) berupa penaikan peringkat investasi dari BB+ ke BBB, investment grade atau layak investasi.



Peringkat dari lembaga ini akan melengkapi peringkat yang sama dari dua lembaga pemeringkat dunia lainnya, yakni Fitch Ratings dan Moody's. Diperkirakan, peringkat investasi dari S&P akan diumumkan bulan depan, Juni 2016.



Kita mengapresiasi langkah pemerintah dalam memperbaiki iklim investasi dan memacu kinerja pelaku usaha, mulai dari UKM hingga korporasi besar. Namun, jika dicermati, semua paket stimulus ekonomi yang diluncurkan lebih merupakan sebuah "debirokratisasi", bukan stimulus ekonomi yang meringankan beban pelaku usaha untuk bisa berlari lebih kencang.



Kemudahan berusaha adalah bagian dari debirokratisasi. Birokrasi dibuat lebih simple. Perizinan yang memakan waktu lama dan harus melewati banyak meja dipersingkat lewat konsep one stop service. Masih banyak masalah birokrasi yang perlu disederhanakan guna mempermudah izin investasi. Dengan birokrasi yang lebih sederhana dan tangkas, investasi akan mengalir lebih cepat.



Namun, stimulus ekonomi bukan sekadar debirokratisasi. Stimulus ekonomi adalah keringanan fiskal yang diberikan kepada para pelaku usaha. Pengurangan tarif pajak tertentu dan penangguhan pajak untuk kegiatan usaha yang padat modal dan padat teknologi merupakan bagian dari stimulus ekonomi. Untuk mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi, Indonesia membutuhkan stimulus ekonomi yang kreatif.



Selain itu, Pemerintah diharapkan mampu membelanjakan pengeluaran APBN pada waktunya, mulai dari kuartal pertama. Pada saat sektor swasta masih slow down, pengeluaran pemerintah masih menjadi mesin penghela pertumbuhan ekonomi. Belanja infrastruktur yang dipercepat akan sangat membantu menghidupkan mesin pertumbuhan ekonomi.



Ekspor sebagai sumber pertumbuhan ekonomi harus kembali didongkrak. Sejak jatuhnya harga komoditas pertambangan dan perkebunan, ekspor Indonesia merosot tajam. Pembangunan industri manufaktur merupakan solusi untuk kembali mendongkrak ekspor dan mengejar target pertumbuhan ekonomi.[Sumber : www.beritasatu.com/investor daily/Foto : Ilustrasi].