Berita Bethel
Penulis: Pram (14/09/2016)
Apa itu Tax Amnesty ?


Bagaimana prosedur TA (Tax Amnesty) dan apa saja yang berkaitan dengan TA ini, Redaksi memperoleh materi presentasi tentang TA dari Pdm. Henny Dondocambey, SE (Ka.Biro Keuangan BPH GBI) dan bergerak di bidang tax accounting management :



PENGERTIAN PAJAK DAN RETRIBUSI.1.Pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh wajib pajak berdasarkan norma-norma hukum tanpa mendapat balas jasa secara langsung.Contoh : PPH, PPN, PPn, PBB dan Bea Materai.2.Retribusi adalah pembayaran yang dilakukan dengan tujuan mendapatkan fasilitas tertentu.Contoh : Retribusi Parkir, Retribusi Galian Pasir.



APA ITU PAJAK ? : lURAN KEPADA NEGARA YANG SIFATNYA DIPAKSAKAN.Definisi : Segala sesuatu yang memiliki potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan Meliputi :UU No.17 tahun 2000 pasal 2 ayat I dan terakhir UU No.36 tabun 2008 :



1.Orang Pribadi, yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. 2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.



3.Badan, sekumpulan orang dan/atau modal yg merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak tdk melakukan usaha (PT,CV,Fa,BUMN/BUMD dan lain-lain).



4.Bentuk Usaha Tetap, bentuk usaha yg dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dim jangka waktu 12 bulan.



PENGAMPUNAN PAJAK DI BERBAGAI NEGARA : Sempat terkatung-katung. Pemerintah dan DPR sepakat mempercepat pembahasan RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Kebijakan ini diharapkan menambah pemasukan pemerintah dan wajib pajak yang tidak taat.



Sebelumnya, sejumlah negara pernah memberlakukan kebijakan serupa. Irlandia (1988) selama 10 bulan dengan dana terkumpul USD 0.75 M, tanpa sanksi. Nama WP dipublikasikan di koran. Setelah 10 bulan, seluruh aset WP (Wajib Pajak) bandel dibekukan.



Yunani (2010) selama 12 bulan, dana terkumpul USD 0.67 M, diskon utang. Afrika Selatan (2003) selama 6 bulan, terkumpul dana USD 0.36 M, tanpa sanksi. WP bisa mencicil tanpa sanksi. Namun ada ancaman bagi WP banel saat pengampunan pajak berakhir.



India (1981), selama 3 bulan, dana terkumpul USD 1 M, obligasi khusus. Boleh membeli obligasi Pemerintah meski uang dari aktifitas illegal.



SUN SET POLICY : Pernah dilaksanakan pada tahaun 2008, Pemerintah memberikan keringanan untuk pelunasan pajak. Pelaksanaan 15 bulan dengan dana terkumpul sebesar USD 0.8 M. Sementara itu, insentif berupa potongan sebesar 2% denda pajak dan penghentian pemeriksaan.



Sanksi administrasi dihapus, pokok pajak wajib dibayar penuh sesuai dengan tarif yang berlaku.Namun, tidak terdapat ketentuan pembebasan atas tuntutan pidana pajak.



TAX AMNESTY : Pengampunan atas pokok pajak berupa keringanan penerapan tarip jauh lebih rendah dari tarif pajak atas utang pajak dan pokok pajak yang kurang atau belum dibayar. Melalui Tax Amnesty ini, WP diberikan pembebasan dari tuntutan pidana pajak.



SUBYEK PENGAMPUNAN : WP OP, Badan, pengusaha omzet tertentu, OP/Badan belum ber NPWP, kecuali yang sedang dalam proses penuntutan atau sedang menjalani hukuman pidana atas tindak pidana pajak, kecuali WP yang sedang dilakukan penindakan dan berkasnya dinyatakan lengkap, atau dalam proses pengadilan atau sedang menjalani hukuman pidana.



OBYEK PENGAMPUNAN : Seluruh harta bersih yang belum dilaporkan pada SPT Tahunan PPh (berwujud atau tidak berwujud' bergerak atau tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun yang tidak digunakan untuk usaha) yang dilaporkan dalam surat permohonan pengampunan.



POINT-POINT TAX AMNESTY : Tarif dan cara menghitung uang tebusan. Uang Tebusan dihitung dari harta bersih wajib pajak setelah dikurangi utang. Tarif ini dibayar ke kas negara.



HARTA YANG BERADA DI DALAM NEGERI ATAU LUAR NEGERI DIINVESTASIKAN DI INDONESIA SELAMA TIGA TAHUN (REPATRIASI) : a. Sebesar 2% untuk pelaporan pada bulan ke-1 sampai dengan akhir bulan ke-3. b. Sebesar 3% untuk pelaporan pada bulan ke -4 sampai dengan akhir bulan ke-6.c. Sebesar 5% untuk pelaporan pada bulan ke-7.



Khusus harta yang diungkapkan dalam Surat Pengampunan Pajak ditempatkan di luar wilayah Indonesia dan atas harta tersebut dialihkan ke wilayah Indonesia (DECLARE), serta diinvestasikan selama jangka waktu tertentu (selama 3 th), tarif uang tebusan antara lain :



1. Sebesar 4% untuk pelaporan pada bulan ke-1 sampai dengan akhir bulan ke-3.2. Sebesar 6% untuk pelaporan pada bulan ke-4 sampai dengan akhir bulan ke-6. 3. Sebesar 10% untuk pelaporan pada bulan ke-7.



WAJIB PAJAK UMKM :1. Mengungkap nilai harta dari Rp. 4.8 Milliar sampai dengan Rp. 10 Milliar dalam surat pernyataan dikenai tarif 0,5%. untuk periode bulan pertama sampai 31 Maret 2017.



2. Mengungkap nilai harta lebih dari Rp. 10 Milliar dalam surat pernyataan untuk periode bulan pertama sampai 31 Maret 2017, dikenai tarif 2%.



SIMULASI PERHITUNGAN TAX AMNESTY DI DALAM NEGERI : Rumus : Tebusan x (Harta Bersih-Utang Bersih). Contoh : Pengusaha A mempunyai hutang kepada pihak lain = Rp. 100 M. Harta yang dimilikinya per 31 Desember 2015 = Rp. 2 Triliun.



Harta yang dilaporkan dalam Surat Pernyataan UU TA = Rp. 1,5 Triliun (Perhitungan menggunakantarif tebusan 2%). Nilai tebusan yang harus dibayar : 2% x (Rp. 500 M - Rp. 100 M) = Rp. 8 M.



SIMULASI PERHITUNGAN TAX AMNESTY HARTA DI LUAR NEGERI (DECLARE) : Rumus : Tebusan x (Harta Bersih - Hutang Bersih). Contoh : Pengusaha A mempunyai hutang kepada pihak lain = Rp. 100 M. Harta yang dimilikinya per 31 Desember 2015 = Rp. 2 Triliun.



Harta yang dilaporkan dalam Surat Pernyataan UU TA = Rp. 1,5 Triliun (Perhitungan menggunakan tarif tebusan 4%). Nilai tebusan yang harus dibayar : 4% x (Rp. 500 M - Rp. 100 M) = Rp. 16 M.



SIMULASI PERHITUNGAN TAX AMNESTY WAJIB PAJAK UMKM : Rumus : Tebusan x Nilai Harta. Contoh : Pengusaha A mempunyai harta senilai = Rp. 10 M.Harta yang dimiliki per 31/12/15 = Rp. 10 M. Harta yang dilaporkan dalam Surat Pernyataan UU TA sampai dengan Maret 2017. Nilai tebusan yang harus dibayarkan : 0,5% x Rp. 10 M = Rp. 50 juta.



FASILITAS :1.PENGHAPUSAN: PAJAK TERUTANG, SANKSI ADMINISTRASI PERPAJAKAN, SANKSI PIDANA PERPAJAKAN UNTUK KEWAJIBAN PERPAJAKAN SEBELUM UU PP INI DIUNDANGKAN (SAMPAI DENGAN PAJAK TAHUN 2015).2.TIDAK DILAKUKAN: PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA, PEMERIKSAAN PAJAK, PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN, PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PAJAK.



3.PENGHENTIAN PEMERIKSAAN PAJAK, PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN ATAU PENYIDIKAN.4.PENGAMPUNAN TINDAK PIDANA TERKAIT PEROLEHAN KEKAYAAN, KECUALI TINDAK PIDANA TERORIS, NARKOBA DAN PERDAGANGAN MANUSIA.



5.DATA ASAL USUL HARTA KEKAKAYAAN PEMOHON PENGAMPUAN PAJAK DIRAHASIAKAN, PEJABAT TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN PENGAMPUNAN PAJAK DILARANG MEMBERITAHUKAN KEPADA PIHAK LAIN, PEJABAT YANG MELANGGAR KETENTUAN TERSEBUT DIANCAM PIDANA PENJARA 5 TAHUN.6. PEMBEBASAN PPh UNTUK BALIK NAMA HARTA TAMBAHAN.



TIPS Ikuti program pengampuan pajak dengan cerdas  :1.Untuk kepastian hukum. 2.Karena batas waktu UU Pengampunan Pajak berakhir, 31 Maret 2017 kita akan memasuki era penegakkan hukum pajak sehingga berlaku pemeriksaan,sanksi administrasi, sanksi pidana pajak;3.Paling lambat pada tahun 2018 berlaku Automatic Exchange of Information (AEOI). 4.Bakal ada revisi UU Perbankan untuk keterbukaan data bagi perpajakan.



5.Dengan ikut amnesti pajak akan ada perluasan data wajib pajak dan berdasarkan teori kepentingan negara terhadap sumber pemasukan dan teori bakti warga negara kepada negara berapapun nilainya menambah likuiditas domestik & perbaikan nilai tukar rupiah akan masuk mata uang cash ke kas negara dan ke perbankan nasional yang bisa dipakai untuk menutup defisit APBN dan perkembangan investasi baik disektor riil maupun sektor finansial;



6.Persiapan data dan laporan dengan baik dan benar dengan concern pada tiga hal mendasar: administrasi (tax administration), pembuktian catatan dan transaksi harta (tax law), dan ketepatan penghitungan harta bersih sebagai dasar pembayaran uang tebusan (penitensi), (tax accounting);



7. Jika setelah masa pengampunan berakhir petugas pajak menemukan nota yang belum dilaporkan WP yang ikut program pengampunan pajak, maka harta tsb akan diperhitungkan sebagai tambahan penghasilan + dikenai PPh dengan tambah sanksi 200%.



TINDAK PIDANA PAJAK : Ada beberapa tindak pidana dalam bidang perpajakan, tetapi dalam rangka diskusi kita sekarang, hanya saya kutip beberapa contoh tindak pidana yang relevan saja, yaitu a.1.sebagaimana diatur pasal 39 UU KUP:



Tidak mendaftarkan diri untuk diberi NPWP, Menyalahgunakan NPWP, Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan, Menyampaikan SPT tapi isinya tidak benar/tidak lengkap, Tidak menyelenggarakan pembukuan, Pembukuan/Pencatatan/Dokumen palsu (isi tidak benar)/dipalsukan, Tidak memperlihatkan pembukuan, pencatatanTidak menyimpan buku, catatan, dokumen, Tidak menyetor pajak yang dipotong. Sanksi: Pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun.



SYARAT PERMOHONAN TAX AMNESTY UU PENGAMPUNAN PAJAK :1. Mempunyai NPWP dan mengajukan permohonan.2. Bayar tebusan menggunakan SSP.3. Siapkan daftar harta dan hutang : Lokasi Properti,Tahun Pembeliani, No.Sertifikat, Bukti hutang (akad kredit,akta notaris, surat perjanjian dan lain-lain), surat pernyataan kebenaran daftar harta dan hutang. 4. Cabut pengajuan keberatan denda pajak di PP.



Pemerintah menyiapkan sejumlah instrumen investasi dan portofolio sebagai penampung dana repatriasi aset peserta tax amnesty. Lima manager investasi akan ditunjuk untuk mengelolanya : Obligasi Negara, Obligasi BUMN, Reksadana penyertaan terbatas, DIRE (Dana Investasi Real Estate) Asuransi dan deposito. Saham juga bisa dan tetap harus ada lock up period.



Bagaimana dengan Polis Asuransi Unit Link ?. Untuk Unit Link, yang dimaksud adalah : 1.Apabila Penghasilan yang dipakai untuk membeli Asuransi Unit Link sudah dikenakan Pajak, dan Apabila Nilai Tunai Unit Link sudah dilaporkan dalam SPT 2015, MAKA tidak harus ikut TA (Tax Amnesty), ATAU,



2.Apabila Penghasilan yang dipakai untuk membeli Asuransi Unit Link sudah dikenakan Pajak, dan Apabila Nilai Tunai Unit Link BELUM dilaporkan dalam SPT 2015, MAKA dapat melakukan Pembetulan SPT Tahunan, ATAU,



3.Apabila Penghasilan yang dipakai untuk membeli Asuransi Unit Link BELUM dikenakan Pajak, dan Apabila Nilai Tunai Unit Link BELUM dilaporkan dalam SPT 2015, MAKA HARUS IKUT TA (Tax Amnesty).



Mengenai ASURANSI :Penghasilan Yang Bukan Merupakan Objek PPh pasal 4 ayat(3) UU PPh : Penggantian atau santunan yang diterima oleh orang pribadi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan polis asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, bukan merupakan Objek Pajak.



Sesuai SE-56/Pl./2015 tanggal 24 Juli 2015 tentang pencabutan SE-09/Pl.42/1996 penarikan dana asuransi Unit link yang dibawah 3 tahun sudah tidak dikenai PPh lagi.



Pada prinsipnya, dana pemegang polis Unit link diinvestasikan oleh perusahaan asuransi di reksadana dan patut diingat bahwa hasil investasi masyarakat pemodal (baik badan/orang pribadi) yang diperoleh dari kontrak investasi kolektif bukan merupakan Objek Pajak.



Perlakuan Perpajakan Ini untuk menghlndari pajak berganda karena hasil Investasl sudah dikenai pajak saat diterima oleh Perusahaan Aset Management, jadi unitlink = produk asuransi.[Foto : Istimewa / Inzet : Pdm. Henny Dondocambey, SE].



Pdm. Henny Dondocambey, SE : Kualifikasi Sertifikat Brevet C, Konsultan Akunting Pajak, Tax Audit, Tax Planning, Analis Laporan Keuangan, Pembuatan SOP Manajemen, Akunting dan Keuangan, Pemasaran, Pengatur Keuangan.