Ratusan Permendagri Hambat Investasi Akan Dicabut

Penulis: Pram (26/09/2016)

Ratusan Permendagri Hambat Investasi Akan Dicabut

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan melanjutkan pembatalan aturan penghambat investasi dan pembangunan. Setelah beberapa waktu lalu mereka membatalkan 3.143 peraturan daerah (Perda) penghambat, kali ini pembatalan akan dilakukan terhadap peraturan menteri dalam negeri (Permendagri).

Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri mengatakan, setidaknya akan ada 100 permendagri yang akan dibatalkan. Rencananya, pembatalan akan dilakukan pekan ini."Detailnya apa saya akan umumkan pada waktunya, sekarang masih disusun," katanya di Jakarta Senin (26/9).

Djarot Saiful Hidayat, Wakil Gubernur DKI Jakarta, berharap, dalam pembatalan tersebut nantinya, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 tentang 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ikut dibatalkan. Sebab, peraturan tersebut menjadi penghambat pembangunan di daerah.

Hambatan tersebut datang dari ketentuan mengenai jangka waktu penganggaran kegiatan tahun jamak. Berdasarkan peraturan tersebut, kegiatan proyek tahun jamak di daerah tidak boleh melampaui masa jabatan kepala daerah.

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Gubernur DKI Jakarta beberapa waktu lalu mengatakan, akibat ketentuan tersebut pemerintahannya tidak bisa melaksanakan pembangunan beberapa proyek tahun jamak, antara lain; pembangunan rumah susun, rumah sakit dan proyek besar lain. Agar proyek bisa jalan, Ahok mengatakan, Pemda DKI Jakarta harus memutar otak.

Salah satunya, dengan menerapkan kebijakan kompensasi ke pengembang atas peningkatan koefesien lantai bangunan. Dengan kebijakan tersebut, pihaknya meminta kepada pengembang untuk memberikan kompensasi atas pelampauan nilai koefesien lantai bangunan dengan membangun fasilitas publik, rumah susun dan infrastruktur lainnya.

Djarot mengatakan, bagi DKI Jakarta yang punya BUMD mumpuni, keberadaan aturan tersebut mungkin bisa diakali. "Tapi daerah lain, makanya kalau ada rencana pembatalan ya kami senang dan berharap itu masuk," katanya. [Sumber Naskah : kontan.co.id/Foto: Ilustrasi]