Berita Bethel
Penulis: Pram (26/10/2016)

Pencapaian Tax Amnesty [26/10/2016]


Amnesti Pajak : Per 26 Oktober 2016, Pernyataan Harta Naik Rp18 Triliun. Deklarasi Dalam Negeri Naik Rp17 Triliun. Jumlah nilai pernyataan harta yang disampaikan para wajib pajak dalam program amnesti pajak (tax amnesty) hingga Rabu (26/10/2016), pukul 16.17 WIB, mencapai hampir Rp3.872 triliun.



Dari angka tersebut, nilai deklarasi dalam negeri mendominasi peraihan dengan Rp2.746 triliun, sedangkan nilai repatriasi harta terpantau mencapai Rp143 triliun atau sekitar 14,3% dari target Rp1.000 triliun.



Berdasarkan catatan Bisnis.com, nilai pernyataan harta mengalami kenaikan sekitar Rp18 triliun setelah menembus Rp3.854 triliun pekan lalu (19/10/2016) pada pukul 17.55 WIB, serta naik hampir Rp4 triliun dibandingkan Selasa (25/10) pukul 15.31 WIB yang mencapai Rp3.868 triliun.



Merujuk data statistik amnesti pajak yang dilansir laman resmi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, harta yang dilaporkan itu mayoritas bersumber dari deklarasi harta bersih dalam negeri (70,92%), diikuti oleh deklarasi harta bersih luar negeri (25,38%), dan repatriasi aset dari luar negeri (3,69%).



Berdasarkan angka deklarasi dan repatriasi itu, jumlah penerimaan uang tebusan amnesti pajak mencapai Rp97,8 triliun, atau sekitar 59,27% dari target penerimaan uang tebusan sebesar Rp165 triliun hingga akhir program pada Maret 2017 mendatang.



Nilai realisasi tersebut berdasarkan surat setoran pajak (SSP) yang mencakup pembayaran tebusan amnesti pajak, pembayaran tunggakan pajak, dan pembayaran penghentian pemeriksaan bukti permulaan.



Komposisi uang tebusan berdasarkan SPH yang disampaikan hingga hari ini: -Orang Pribadi Non UMKM: Rp80,2 triliun. -Badan Non UMKM: Rp10,3 triliun. -Orang Pribadi UMKM: Rp3,25 triliun. -Badan UMKM: Rp209 miliar.



Adapun komposisi pernyataan harta terdiri dari: -Deklarasi Dalam Negeri: Rp2.746 triliun. -Deklarasi Luar Negeri: Rp983 triliun. -Repatriasi: Rp143 triliun.



TARIF. Pelaksanaan Program Tax Amnesty digelar selama sekitar sembilan bulan sejak 18 Juli hingga 31 Maret 2017 dan terbagi atas tiga periode masing-masing selama tiga bulan.



Selama periode Juli hingga 30 September 2016 lalu, tarif tebusan yang berlaku sebesar 2% untuk repatriasi. Pada periode kedua mulai 1 Oktober - 31 Desember 2016, tarif repatriasi yang berlaku sebesar 3%, sedangkan untuk periode 1 Januari - 31 Maret 2017 berlaku tarif repatriasi sebesar 5%.



Tarif tersebut juga berlaku bagi wajib pajak yang hendak melaporkan harta (deklarasi) di dalam negeri. Sedangkan wajib pajak yang hendak mendeklarasi harta di luar negeri dikenai tarif masing-masing 4%, 6% dan 10% untuk ketiga periode tersebut.



Khusus bagi UMKM, dikenakan tarif seragam mulai 1 Juli 2016 hingga 31 Maret 2017, yakni 0,5% untuk aset di bawah Rp10 miliar dan 2% untuk aset di atas Rp10 miliar.



Sejak awal periode tax amnesty hingga hari ini, telah diterima total 431.864 surat pernyataan. Adapun, jumlah surat pernyataan yang tercatat sepanjang bulan ini mencapai 32.951.Berdasarkan uraian dalam dashboard amnesti pajak hari ini pukul 16.17 WIB, jumlah nilai pernyataan harta yang tercatat sepanjang bulan ini mencapai sekitar Rp77,05 triliun.



Adapun, dalam komposisi pernyataan harta yang tercatat hari ini, pencapaian nilai deklarasi harta bersih dalam negeri tercatat naik sekitar Rp3 triliun setelah mencapai Rp2.743 triliun, pada Selasa pukul 15.31 WIB.Dibandingkan dengan pencapaian pada pekan lalu (Rabu, 19/10) pukul 17.55 WIB yang mencapai Rp2.729 triliun, nilai deklarasi dalam negeri mengalami kenaikan Rp17 triliun.



Merujuk komposisi uang tebusan berdasarkan SPH yang disampaikan, kontribusi kenaikan nilai dicatatkan oleh orang pribadi UMKM dan badan UMKM dengan total sekitar Rp21 miliar dibandingkan pencapaian kemarin.

Sementara itu, WP (wajib pajak) Orang Pribadi Non UMKM terus memberikan kontribusi terbesar total senilai Rp80,2 triliun.



Seperti dilansir Bisnis.com (25/10/2016), masuknya dana repatriasi dan penurunan harga gas industri menjadi stimulus utama dalam percepatan pertumbuhan industri rill pada tahun depan.



Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyatakan implementasi tax amnesty tahap I yang berakhir pada September lalu menjadi salah satu pemicu melambatnya pertumbuhan industri pada kuartal III/2016 dibandingkan dengan kuartal II/2016.



Kendati demikian, dia mengatakan implementasi program itu baru akan berdampak untuk memacu percepatan industri pada tahun depan. Harapannya, dana repatriasi masuk secara besar-besaran untuk investasi rill, utamanya di produk manufaktur.[Sumber Naskah : bisnis.com/Foto : Istimewa].