Berita Bethel
Penulis: Pram (29/08/2018)
Sertifikasi Tanah Lembaga Keagamaan GBI

"Setiap  gereja, Sinode pasti mempunyai asset. Perlu diurus sertifikatnya", ujar Dr. Ronsen LM Pasaribu, SH,MM. Ia sebagai nara sumber pada acara MPL V [a] di Royal Safari Garden Resort & Convention, Cisarua, Jawa-Barat [Rabu, 29/8].

Hal ini mengingat Presiden Jokowi kini memberikan kemudahan dalam sertifikasi tanah gereja. Untuk mendapatkan info yang detail, pihak BPH GBI mengundang beliau untuk berbicara di acara ini.

Nara sumber mengatakan gereja diberikan hak milik sebagai hak terkuat dan tidak ada batas waktu. Penggunaan [hak milik] tidak terbatas waktu dengan catatan apabila penggunaannya sesuai antara AD/ART.

Hak milik di Indonesia tidak mutlak tetapi memiliki fungsi sosial. Misalnya tanah kena pelebaran jalan.Nara sumber melanjutkan dengan hal pengertian-pengertian perihal hak milik atas tanah dan perihal persyaratan-persyaratan yang berkaitan dengan hal itu :

1.Pasal 20 Undang-Undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960, HAK MILIK adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6.

2.Pasal 6 : Semua Hak Atas tanah mempunyai fungsi sosial.3.Pasal 21 (2) : Oleh Pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai Hak Milik dan Syarat-syaratnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 pemberian Hak Milik kepada badan hukum tertentu seperti :a.Bank-bank yang didirikan oleh negara. b.Perkumpulan Koperasi Pertanian. c.Badan-badan Keagamaan, yang ditunjuk oleh Menteri Agraria setelah mendengar Menteri Agama. d.Badan-badan Sosial yang ditunjuk oleh Menteri Agraria setelah Menteri Sosial.

TERJADINYA HAK MILIK ATAS NAMA LEMBAGA KEAGAMAAN : 1.Pasal 22 : Terjadinya Hak Milik Atas nama Lembaga Keagamaan : Penetapan Pemerintah, menurut cara dan persyaratan yang ditetapkan; b.Jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan Wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik.

WEWENANG MEMBERIKAN HAK MILIK :Wewenang untuk memberikan Hak Milik Atas Tanah, diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Milik, sebagai berikut : a.Kepala Kantor Pertanahan : Tanah Pertanian tidak lebih 2 (dua) Hektar;Tanah non-Pertanian tidak lebih 2000 M2. b.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional :

Tanah  Pertanian, lebih 2 (dua) Hektar. Tanah Non-Pertanian, di atas 2.000-5000 M2. c.Kepala Badan Pertanahan Pusat, pemberian Hak Milik secara Umum.

TATA CARA PERMOHONAN HAK MILIK. Tata Cara permohonan, sebagai berikut : a.Mengambil Formulir Permohonan Hak Milik dan Formulir Pendaftaran Tanah serta Formulir Pengukuran Tanah di Kantor Pertanahan setempat.b.Mengisi Formulir- Formulir  Permohonan Hak Milik, Pengukuran dan Pendaftaran Tanah.

c.Menanda-tangani Permohonan Hak Atas Tanah oleh BPH GBI [Sinode GBI]  atas tanah di Pusat, Gembala GBI setempat atas nama GBI berkedudukan di kota setempat dengan memakai/tanpa Kuasa. Catatan : bila tanpa kuasa, melampirkan SK BPH GBI [Sinode GBI] tentang pengangkatannya sebagai Gembala [Pendeta] GBI Setempat.

d.Lampiran-lampiran Permohonan Hak : Foto copy Kartu Tanda Penduduk, pemohon; Foto kopi bukti perolehan tanah oleh GBI.Foto kopi AD/ART GBI. Foto kopi SK Menteri Negara Agraria/Kepala BPN tentang Pemberian Hak Milik kepada GBI.

Foto kopi  PBB/Keterangan PBB.Formulir-formulir yang disiapkan oleh Kantor Pertanahan, seperti Surat pernyataan tidak sengketa.Surat-surat lainnya yang relevan dan diperlukan oleh Kantor Pertanahan.

KEBIJAKAN PRESIDEN JOKOWI (I) SURAT MENTERI ATR/BPN TGL 10-11-2017 TTG PTSL . Sesuai Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 10 November 2017 Nomor  4310/18.1/XI/2017, yang ditujukan kepada : 1.Para Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.

2.Para Kepala Kantor Pertanahan, tentang : Program Percepatan Persertipikatan Tanah Rumah Ibadah, ditetapkan sebagai berikut, antara lain :

Dalam rangka mendukung upaya Program Percepatan Pensertipikatan Tanah Rumah Ibadan di Seluruh Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang harus berperan aktif khususnya pensertipikatan rumah ibadah.

Melakukan “percepatan”  pensertipikatan tanah-tanah rumah ibadah dimaksud sebagai bagian dari Objek Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) baik yang berada di lokasi PTSL (dahulu dikenal PRONA) untuk Rumah Ibadah agama Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan lainnya yang diakui oleh Pemerintah.Catatan : Biaya yang dibebankan sebesar biaya PTSL di Propinsi setempat [Lokasi Sumatera sebesar Rp.370.000 tiap persil].

TENTANG PAJAK. 9. Kewajiban tentang membayar Pajak, dikenakan kepada Permohonan LEMBAGA KEAGAMAAN, masing-masing, kecuali :1.Seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

Pasal 88 : Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan  (BPHTB). (4)  Objek pajak yang “tidak dikenakan BPHTB” ( f) . Orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ‘IBADAH”.

DOKUMENTASI PERMOHONAN HAK MILIK. Dokumen yang di foto kopi dibuat rangkap 4 (empat). Note : tentatif, 3 lembar minimal) dan dilegalisir oleh Kantor Pusat/Distrik pertanda sesuai aslinya atau Notaris. 1 (satu) untuk Kantor Pertanahan (Permohonan Hak).1 (satu) untuk Kantor pertanahan (Pengukuran). 1 (satu) untuk pertinggal di Kantor Gereja setempat. 1 (satu) untuk pertinggal di Kantor Pusat (tentatif).

TANAH SENGKETA,PERKARA DAN KONFLIK.Tanah yang masih ada sengketa, konflik dan perkara, hendaknya dikecualikan dalam pensertipikatan tahun berjalan, tetapi diselesaikan terlebih dahulu oleh pihak GBI.   

CV Singkat  Dr. Ronsen LM Pasaribu,SH.MM.

Pendidikan : S-1 : Sarjana Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacaana Salatiga. S-1 : Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo, S-2 dan S-3 :  SMDM dan Ilmu ekonomi Pasca : Universitas Merdeka Malang.

Pekerjaan : PNS Agraria dan Tata Ruang/Badaan Pertanahan Nasional. Riwayat Jabatan : Kepala Kantor Pertanahan di Kab.Lumajang, Kab.Sidoarjo, Kota Malang [Jawa-Timur], Kota Medan. Kasuug Tata Usaha Propinsi Jawa Timur, Kepala Bidang Hak Atas Tanah di DKI. Direktur Konflik Pertanahan, Direktur Pemberdayaan Masyarakaat, Direktur Land Reform dan terakhir Penasehat Ahli Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.Nara sumber berbagai gereja. Saksi Ahli di Badan Peradilan.