Berita Bethel
Penulis: Pram (15/05/2015)

Apa Itu Pencucian Uang ?


Media Integritas dan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) melakukan sosialisasi berkaitan dengan pemberian pemahaman kepada media tentang peran LPS dalam penegakan hukum pada bank gagal, peran Polri dalam penegakan hukum kejahatan perbankan dan penanganan kejahatan perbankan dan pencucian uang. Hadir para jurnalis media-media umum dan media Kristiani (Pewarna) di Jakarta (Senen, 11/5).



Melalui kerja-sama antar institusi ini,  diharapkan memberikan efek jera kepada bank yang bermasalah, sekaligus sebagai peringatan kepada Pengurus dan Pengelola Bank agar selalu berhati-hati dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum di dalam mengelola bank. LPS adalah lembaga yang didirikan berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2004 yang berfungsi menjamin simpanan nasabah bank (sda Rp. 2 M,Red) dan berpartisipasi aktif dan memelihara stabilitas keuangan khususnya perbankan. Sampai tahun 2014, LPS telah melikuidasi 62 bank dan melakukan pembayaran klaim simpanan nasabah sebesar Rp.997 Miliar.



Para nara sumber terdiri dari Yenti Garnasih (Ahli Hukum Pidana Bidang Ekonomi dan Tindak Pidana Khusus Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta), Direktur Eksekutif Hukum LPS (Robertus Bilitea), Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri (Kombes Polisi Agung Setya). Yenti Garnasih memaparkan kejahatan perbankan dilakukan oleh orang dalam bank itu sendiri. Ada juga pola kejahatan yang diotaki pihak luar bank dengan melibatkan pihak oknum internal bank.



Meskipun demikian, pihak bank kerap kali menjadi korban kejahatan perbankan seperti tindakan hacking (peretasan sistem IT bank) , skimming (pembobolan PIN ATM nasbah) dan perampokan bank secara manual oleh pihak luar bank. Pihak oknum internal bank yang sering terlibat kejahatan mulai dari teller sampai top level manajemen (anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pegawai Bank, pemegang saham dan keluarganya, keluarga Komisaris, keluarga Pengawas, keluarga Pengurus (sesuai dengan Pasal 1 tentang UU Perbankan). Mereka harus diawasi dalam menjalankan fungsi dan kewenangan dalam pergerakan dan dinamika perbankan. Ketentuan kejahatan perbankan telah di atur dalam pasal-pasal 46, 47, 47 A, 48, 49, 50, 50A, UU No. 10 Tahun 1998.



Guna menekan laju kejahatan perbankan, ia mendorong agar UU TPPU (Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang) diterapkan kepada para pelaku. Ia mencontohkan, Pasal 49 TPPU menuliskan tentang hasil kejahatan perbankan yang mengalir kepada pejabat bank dalam bentuk komisi dari orang (pelaku) kejahatan perbankan maka ia dikenakan tindak pidana pencucian uang. Selain itu, bisa juga diterapkan UU TPPU No. 8, tahun 2010 Pasal 3, 4 dan 5. Pasal 2 ayat 1 mencatat menyembunyikan, menyamarkan asal usul harta kekayaan dengan sangsi pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Ia merekomendasikan agar bank memiliki personel dengan moral yang baik, integritas tinggi dan profesionalisme. Perlu perbaikan-perbaikan SOP Bank yang memiliki kelemahan tertentu dan perlu peningkatan pengawasan semestinya.



Dalam wawancara singkat dengan Redaksi beritabethel.com, perihal apa kesulitan Pemerintah Indonesia "menarik" pulang hasil-hasil kejahatan keuangan yang disimpan pelaku di luar negeri, dia mengatakan perlu UU yang mirip (kompatibel) Indonesia dengan negara-negara luar negeri yang menjadi lokasi "parkir" dana hasil kejahatan tersebut. Jika tidak, Pemerintah luar negeri tersebut menolak menyerahkan uang hasil tindak kejahatan kepada Pemerintah Indonesia.



Kombes Pol. Agung Setya memaparkan tindak pidana perbankan terdapat dua sifat, yaitu Pertama, non concealment (jenis kejahatan bank dilakukan tanpa upaya manipulasi laporan atau catatan keuangan bank). Kedua, concealment (disembunyikan) yaitu kejahatan bank dengan cara menutupi tindakan kejahatan dengan memanipulasi laporan atau catatan keuangan atau menyembunyikan kejahatan dengan cara lain.



Ia menjelaskan posisi lembaga perbankan sebagai sarana (alat), korban dan pelaku. Sarana : Bank sebagai sarana menampung hasil kejahatan (penipuan dengan sms, pendanaan terorisme, pencucian uang). Bank sebagai sarana melakukan kejahatan (penggunaan produk bank untuk melakukan penipuan). Korban : pembobolan dana bank oleh pegawai bank atau pihak lain (cyber banking fraud), penarikan ilegal dengan menyalah-gunakan kode password otorisasi, penipuan kartu kredit, kredit fiktif, penarikan dana nasabah secara ilegal oleh pegawai bank, belanja online tanpa bayar ke bank dengan cara membobol sistem IT suatu bank. Pelaku : bank didirikan sengaja untuk menggelapkan atau mengambil dana nasabah, corporate crime.



Menurut data institusinya, kasus tindak pidana perbankan dan pencucian uang (2011-2015) terdapat 877 kasus. Sementara itu, trend kejahatan cyber banking fraud sebagai berikut : Indonesia berada di urutan ke dua dari 5 besar negara asal serangan cyber crime (laporan State of The Internet 2013), tercatat sekitar 36.6 juta serangan cyber crime di Indonesia dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, Indonesia sebagai negara paling beresiko alami serangan cyber crime (laporan Security Threat 2013).



Hal yang mengejutkan adalah selama kurun waktu 2012-2015 (April) Subdit IT/Cyber Crime Polri telah menangkap 497 orang tersangka kasus cyber crime (389 pelaku adalah WNA dan 108 pelaku adalah WNI). Acara dilanjutkan dengan tanya-jawab. Dukung dalam doa agar Indonesia menuju negara yang damai dan sejahtera, termasuk terhindar dari bentuk-bentuk kejahatan perbankan dan cyber crime. Keterangan Foto Kiri-Kanan : Moderator, Robertus Bilitea, Yenti Garnasih, Kombes Polisi Agung Satya.