Berita Bethel
Penulis: Pram (24/07/2015)

Ijazah dan Gelar Illegal (Bodong) : Berkah atau Tulah ?


Bagi orang tertentu, gelar dan ijazah merupakan hal (sangat) penting karena menentukan kedudukan (status) seseorang di masa kini dan masa depan. Di bidang pendidikan atau pekerjaan hal itu akan menjadi salah satu syarat untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi atau pemenuhan kriteria jika akan mengajukan lamaran pekerjaan. Bahkan, sebagai syarat untuk naik jabatan.



Jika tidak disikapi dengan bijak dan cenderung “potong kompas” maka seseorang bisa saja tergoda dan tidak tahan iman sehingga memiliki gelar yang aduhai.Namun, seseorang melakukan hal itu tanpa melalui jenjang pendidikan yang semestinya alias tanpa susah payah kuliah. Caranya membeli ijazah sehingga bisa memasang gelar dengan mudah dan instan. Artinya, ia memiliki ijazah illegal dan gelar illegal alias bodong.



Latar Belakang Seminar. Maraknya ijazah dan gelar bodong, mendorong Pewarna (Persatuan Wartawan Nasrani) Indonesia menggelar seminar dengan judul “Ijazah Palsu, Gelar Bodong,Berkah Atau Tulah ?” di Jakarta (Kamis, 9/7).



Latar belakang Pewarna Indonesia menggelar acara ini menurut Binsar TH Sirait (Wakil Ketua Pewarna Indonesia) adalah keprihatinan maraknya penutupan Perguruan Tinggi yang ditutup dan dibekukan operasionalnya, tanggung-jawab Pewarna dalam hal mencerdaskan generasi muda Indonesia untuk dididik, dibina, dibimbing untuk mendapatkan berbagai disiplin ilmu dengan adil, benar dan bertanggung-jawab. PEWARNA Indonesia mendukung Pemerintah untuk memberantas jual-beli ijazah palsu, gelar bodong.



Nara Sumber. Guna “membedah” judul diatas, Pewarna menghadirkan nara sumber yaitu Adieli Zendrato (mantan Pembimas Kristen DKI Jakarta), Prof. Dr. Liarta Kembaren (Rektor Universitas Berkeley, Jakarta), Yusak Sulaeman, PhD (Ketua Persetia Indonesia, anggota Badan Akreditasi Nasional / BAN Perguruan Tinggi). Moderator acara ini Dr. Badikenita Sitepu (Dosen Swiss-German University).



Pendidikan Kristen Dibisniskan ?. Adieli Zendrato menyoroti perihal tidak dilibatkannya gereja dalam menyusun kurikulum untuk pendidikan Kristen oleh berbagai pihak. Sehingga hal ini menghasilkan pendidikan yang mengambang. Masalah yang dihadapi gereja kini menurutnya adalah terlalu banyak sekolah-sekolah (PT) Teologia dan denominasi gereja.



Persyaratan utama untuk mendirikan PT (Perguruan Tinggi) Teologia dengan jenjang Strata 1 (S-1) itu adalah memiliki tiga orang doktor bidang PL, PB, dan Sejarah Gereja. Ia memberikan contoh perihal gelar D.Min musti tersedia untuk jurusan Penggembalaan, Doktoral Pendidikan untuk jurusan Kependidikan.



Dirinya menyayangkan pendidikan Kristen tertentu di Indonesia tidak murni pelayanan, namun motivasinya bisnis. Dampak atas hal itu adalah pengangguran (intelektual). “Banyak lulusan STh bekerja di industri kertas (di kota tertentu),” ujarnya.



Ia membahas secara ringkas tentang Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28, Tahun 2005 tentang pendirian BAN PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi). Peraturan Pemerintah Nomor 55, Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Pasal 4-6 dan Pasal 12). Sementara itu, moderator menambahkan, syarat PT (Perguruan Tinggi) antara lain memiliki enam orang master (S-1), enam orang doktor (S-2), memiliki fasilitas ruang kuliah, laboratorium dan perpustakaan.



Ijazah dan Gelar Illegal. Pembahasan tentang ijazah illegal disampaikan Yusak Sulaeman, PhD yang menjelaskan mengapa hal itu bisa terjadi. Ia berpandangan, ada dua penyebab ijazah seorang alumnus bisa menjadi illegal yaitu Pertama, kesalahan dari pihak PT (STT)sendiri karena tidak mengetahui hal ini alias tidak terakreditasi di BAN PT. Kedua, kesalahan pihak lain (Pemerintah, Kementerian terkait). Ketiga, munculnya rasa aman namun palsu, masyarakat tidak kritis dan mudah percaya (kepada PT karena mungkin kenal dengan Rektor atau PT tersebut sudah lama beroperasi).



Selain itu, institusi lain (selain BAN PT) merasa memiliki kewenangan untuk memberikan sertifikasi akreditasi. Padahal hal ini adalah kewenangan BAN PT. Ia menambahkan sederet UU Pendidikan yang mengatur masalah PTT (Perguruan Tinggi Teologia) dan PTA (Perguruan Tinggi Agama) termasuk ijazah, akreditasi tertuang dalam UU Pendidikan No. 12, Tahun 2012 (Pasal 28 dan 56) tentang Pendidikan Tinggi.



Ia menambahkan guna mencek keabsahan PT, bisa meng-klik situs BAN PT dan DIKTI. Pentingnya melakukan hal itu menurutnya guna memeriksa apakah data dosen, mahasiswa, lulusan (alumnus) sudah tercantum dalam pangkalan data DIKTI. Jika tidak, maka ijazah seseorang tidak dapat diproses untuk melengkapi persyaratan ujian saringan masuk sebagai PNS, Kepolisian dan Kemiliteran.



Ijazah keluaran luar negeri juga harus disetarakan di DIKTI. Pihak Dikti bisa melakukan pengecekan di Konsulat atau Kedubes negara dimana Universitas/PT selaku penerbit ijazah berasal , guna melihat keabsahan suatu ijazah dan PT. Sebaliknya, Kedubes RI di luar negeri perlu mencek apakah PT tersebut benar-benar ada di suatu negara dan lain-lain.



BAN PT . Salah satu landasan hukum BAN PT antara lain UU No. 20, Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 59, Tahun 2012.

Mulai tahun 2010, BAN PT mewajibkan akreditasi terhadap PT Swasta, PT Agama dan PT Kedinasan. PT yang sudah terakreditasi di BAN PT harus juga terekam datanya di Dikti (Dirjen Pendidikan Tinggi) sesuai dengan UU Pendidikan Nomor 12, Tahun 2005 tentang Pendidikan Tinggi.



Sanksi Pidana. Sanksi atas pemberi dan pengguna ijazah illegal dan gelar illegal tertulis pada UU Nomor 20, Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab XX, Pasal 67-71. Hal ini disampaikan Dr. Marthen Napang (Penasehat Hukum Pewarna Indonesia).



Pengaruh Feodalisme. Tommy Sihotang, seorang pengacara yang hadir juga sebagai pembicara mengatakan salah satu syarat PT (Universitas) ialah mempunyai tata cara belajar yang rutin dan memperjuangkan nilai-nilai. Yesus mengajarkan Universitas kehidupan bagi para murid-murid-Nya.



Paulus bahkan berbicara di hadapan khalayak ramai di Tiranus. “Ada syarat-syarat hukum bagi penyelenggara pendidikan negara,” ujarnya.(Sebagian) orang menurutnya dipengaruhi paham feodalisme, sehingga mereka mengejar ijazah illegal. Akar masalah ini menurutnya ialah materialisme. Keterangan Foto Kiri-Kanan  : Yusak Sulaeman, PhD, Prof. Dr. Liarta Kembaren (Rektor Universitas Berkeley, Jakarta), Moderator Dr. Badikenita Sitepu, Adieli Zendrato, Dr. Marthen Napang.