Berita Bethel
Penulis: Pram (03/11/2015)

LPDS-ICRC : Tekanan Terhadap Pers


Era demokrasi menghadirkan toleransi bagi perbedaan dan bahkan pertentangan pendapat. Kebebasan pers merupakan bagian dari kebebasan berekspresi dan didalamnya termasuk kebebasan menyatakan pendapat. UU RI Nomor 40 Tahun 1999 tentang Kebebasan atau Kemerdekaan Pers.



Hal itu disampaikan Atmakusumah Astraatmaja, mantan Ketua Dewan Pers pada sesi dengan judul "Etika Jurnalistik, Hak Tolak, Pencemaran Nama Baik dalam Pemberitaan Konflik Berlatar Belakang Agama dan Sosial". Ia hadir sebagai nara sumber pada Lokakarya dengan tema "Peliputan Isu-Isu Kemanusiaan", yang digelar ICRC (Komite Internasional Palang Merah) dan Lembaga Pers Dr. Soetomo di Jakarta (3/11).



Ia mengakui di kalangan Pemerintah dan masyarakat mungkin melakukan tekanan terhadap pemberitaan pers yang tidak sejalan dengan mereka. Mengutip pandangan Peter Henshall dan David Ingram dalam buku yang berjudul The News Manual-A Training Book For Journalist-Volume 3-Ethics & The Law, Atmakusumah menjabarkan tekanan pers bisa berasal dari berbagai pihak.



Pihak-pihak itu terdiri dari pemilik dan pemimpin pers; pejabat negara atau pihak yang berwenang dalam pemerintahan; tindak kekerasan atau ancaman melalui proses hukum dari pihak yang tidak suka pemberitaan pers; suap; tekanan dari organisasi atau asosiasi; tekanan dari daerah-daerah yang belum mengalami modernisasi; tekanan dari keluarga, marga atau suku pekerja pers.



Tekanan bisa juga berasal dari kelompok agama, sosial, ekonomi dan politik yang menolak pemberitaan pers yang dianggap "kebablasan" (kelewatan/berlebihan). UU represif seperti pasal-pasal pidana yang bisa memenjarakan wartawan karena berita mengandung isi pencemaran nama baik, menista atau memfitnah.



Sementara itu, kelompok tersebut tidak mau tahu tentang hak tolak wartawan guna melindungi nara sumber dan subyek berita anonim, rahasia, jiwa keluarganya dapat terancam bila identitasnya diungkapkan. Padahal, Kode Etik Jurnalistik dan Hak Tolak Wartawan dituliskan dalam UU Pers yang berlaku sekarang sebagai pegangan untuk mempertanggung-jawabkan pemberitaan dalam media pers.



Mantan Ketua Dewan Pers ini memaparkan berbagai tekanan terhadap pers dan media kampus dari pihak tertentu. Salah satunya adalah sebuah majalah terbitan kampus di Jawa-Tengah yang musti ditarik dari peredaran, padahal hanya beroplah 500 lembar foto kopi-an. Pasalnya, majalah itu menuliskan tentang investigasi peristiwa kelam yang terjadi di tahun 1965.



Selain itu, ia menambahkan sebuah festival bertaraf internasional di salah satu pulau wisata terkemuka di Indonesia dibatalkan oleh pihak berwenang setempat. Karena mengandung konten masa-masa sekitar tahun 1965-an.



Menyikapi kondisi-kondisi seperti diatas, Atmakusumah mendorong upaya-upaya melaksanakan peranan kebhinekaan seperti tertulis dalam UU Pers. "Pers tidak perlu terjerembab ke dalam gugatan pencemaran nama baik atau penistaan karena mempertentangkan konsep-konsep yang berbeda seperti meliput konflik berlatar-belakang agama dan sosial," ujarnya.



Diakhir paparannya, ia menekankan agar pers terus berupaya mengembangkan toleransi di tengah pluralisme dalam kehidupan bangsa ini. Kehidupan yang plural dan toleransi perlu terus ditampilkan dalam pemberitaan pers.