Berita Bethel
Penulis: Pram (02/02/2015)
Bisnis Online Bakal Kena Pajak ?


Guna mendukung program pembangunan nasional di segala bidang, Pemerintah menjajaki pengenaan pajak dalam bisnis online. Pembangunan nasional memerlukan dana yang sangat besar, apalagi masih banyak daerah-daerah di Nusantara yang perlu sentuhan pembangunan. Seperti dirilis detikfinance (Minggu, 01/02), Menkeu menjajaki pajak transaksi online saat bertemu dengan awak media.

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara sedang menjajaki pajak segala transaksi di dalam bisnis online. Misalnya pebisnis e-commerce dan over-the-top (OTT) seperti Facebook, Google, dan sejenisnya akan kena pajak ketika melakukan transaksi di layanannya.

"Baru bisa kalau kerjasama dengan kemenkominfo, harus membatasi akses masuk seperti youtube, google, jadi harus bentuk badan usaha di sini, jadi kalau transaksi di sini bayar pajak, kita maunya contohnya youtube Indonesia," kata Bambang saat bincang santai di Pasar Santa, Jakarta Selatan, Minggu (1/2/2015). Ia mengilustrasikan nantinya siapa pun yang memasang iklan di youtube akan kena pajak 10%. "Sekarang kan nggak bisa, mau kenain pajak ke siapa?" tanya Bambang.

Ia mengatakan pihak Kemenkominfo akan membuat regulasinya. Pertimbangan rencana kebijakan karena saat ini banyak transaksi online tapi belum ada aturannya termasuk soal pengenaan pajak."Yang masalah yang ke Indonesia nggak bayar pajak, sekarang kan yang luar nggak bayar pajak, yang dalam bayar, justru kita mau samakan. Kemenkominfo sudah sepakat itu," katanya.

Sebelumnya Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara tengah mendiskusikan masalah ini bersama Kementerian Keuangan untuk mematangkan pengenaan pajak transaksi online di Indonesia. "Nanti tidak hanya e-commerce yang kena pajak, tetapi juga OTT yang model bisnisnya menawarkan slot iklan dan lainnya, asal ada transaksi kita kenakan pajak," ungkap Rudiantara pekan lalu.

Ada dua pendekatan yang akan diambil pemerintah dalam menata bisnis OTT asing di Indonesia, yaitu melalui jalur regulasi dan pendekatan bisnis. Hal itu telah dilakukan oleh Rudiantara sejak ia resmi menjabat sebagai Menkominfo."Saya sudah berbicara langsung dengan sejumlah OTT global agar mereka melakukan investasi di Indonesia. Kita tanya mereka butuh apa, kalau masih di dalam wewenang Kementerian Kominfo, akan kita bantu," kata Rudiantara.

(detikfinance / foto : istimewa)