Berita Bethel
Penulis: Pram (12/02/2015)

Permudah KUK


Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Aji Muhammad Mirza Wardana meminta Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memudahkan proses pengajuan kredit perbankan bagi masyarakat kecil di daerah.

Selama ini, menurut Mirza, proses pengajuan kredit masyarakat kecil di daerah terbentur dengan status kepemilikan aset dari masyarakat tersebut. Misalnya, banyak masyarakat di daerah yang belum memiliki sertifikat tanah atau rumah untuk dijadikan agunan ke bank sehingga pengajuan kredit tak bisa cair.

"Kira-kira bisa tidak dibuat regulasi bahwa syarat untuk pengajuan kredit agar dipermudah?" tanya Mirza saat Komite IV DPD RI melakukan rapat kerja dengan OJK dan BI terkait pembahasan dan pengajuan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perbankan di Gedung DPD RI, Jakarta, Rabu (11/2/2015).

Menanggapi hal itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad mengatakan salah satu solusi dalam mengatasi kesulitan pengucuran kredit adalah dengan membentuk lembaga penjaminan kredit (Jamkrida) bagi usaha mikro, kecil, dan menengah.

Menurutnya, hingga saat ini baru ada tujuh provinsi yang memiliki Jamkrida.Pembentukan Jamkrida di tiap daerah tersebut perlu ada peran dari pemerintah daerah setempat. Ia percaya pembentukan Jamkrida dapat membuka akses bagi masyarakat kecil yang selama ini kesulitan memperoleh kredit usaha.

"Bagaimana mempermudah akses? Pemda perlunya punya Jamkrida karena di situlah peran Pemda dalam memberikan kredit ke masyarakat kecil dan Jamkrida berperan menjaminkan kreditnya. Ini sedang kita diskusikan ke DPD masing-masing bagaimana kalau ada Jamkrida di masing-masing provinsi," jelasnya.

Muliaman mengatakan, bila satu pemerintah daerah kesulitan untuk membangun Jamkrida karena terbentur masalah modal, bisa dilakukan dengan cara bekerjasama dengan pemerintah daerah yang lain untuk membangun Jamkrida.

Bagi bank, lanjut Muliaman, pentingnya agunan adalah untuk meminimalisir risiko dari pengucuran kredit. "Jika risiko tersebut dijamin melalui Jamkrida, maka bank bisa dengan leluasa mengucurkan kredit tanpa harus berpatok pada agunan," tuturnya.

Selain mendorong adanya Jamkrida, Muliaman mengusulkan agar masyarakat tak hanya berpatok pada nilai aset yang besar-besar saja, seperti rumah atau tanah. Tapi ke depan, sertifikasi bisa diterapkan untuk aset masyarakat seperti sertifikasi kepemilikan hewan ternak atau sertifikasi alat-alat elektronik seperti televisi maupun radio.

"Kalau perlu kita mendorong Pemda untuk mempunyai sertifikasi lainnya seperti sepeda, kerbau, radio untuk membantu mempermudah akses keuangan ke yang kecil-kecil," pungkasnya.

Melalui sertifikat ini kata dia, nantinya masyarakat bisa mengajukan kredit dengan menjadikan sertifikat tersebut sebagai agunannya. “Makanya dukungan pemerintah daerah penting untuk pembuatan sertifikasi ini,” tutup Muliaman.

(wartaekonomi.co.id/foto:istimewa)