Berita Bethel
Penulis: Pram (26/04/2016)
Akses Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin


Constantinus Kristomo, SS (Kepala Bidang Bantuan Hukum, Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum BPHN) tampil sebagai pembicara sesi pertama dengan  judul "Akses Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin".



Ia sebagai pembicara pada acara Seminar "Pemahaman Hukum Bagi Gereja yang Berdampak" dan sub tema "Dengan Semangat GBI M.A.N.T.A.P, Gereja Meningkatkan Peran Pendidikan Hukum Dalam Mewujudkan Gereja yang Sehat, Kuat dan Berdampak".



Penyelenggara kegiatan ini yaitu BPD GBI DKI Jakarta Bidang Hukum dan Advokasi-Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Lembaga Bantuan Hukum Bethel Indonesia BPH GBI (Graha Bethel Jakarta, Senen, 26/4).



Kristomo mengawali pemaparannya dengan mengapresiasi kinerja GBI dalam hal kepeduliannya terhadap masalah-masalah riil di bidang hukum bagi jemaat. Ia mendorong agar LBH Bethel bisa mengikuti proses verikasi di institusi dimana Kristomo bertugas.



Tujuannya LBH Bethel bisa memberikan pendampingan hukum bagi jemaat, masyarakat yang tidak mampu dan dana-dana yang telah dikeluarkan bisa di-reimburse kepada negara.



Ia selanjutnya melontarkan pertanyaan yang mendasar yakni bagaimana sikap dan suasana hati seseorang yang terkena masalah hukum, sementara ia tidak mampu untuk membayar pengacara, guna mendampinginya saat proses hukum sedang berlangsung hingga inkrah (keputusan tetap/mengikat) yang dikeluarkan Pengadilan setempat.



Kristomo menginfokan saat ini bagi masyarakat yang menghadapi masalah hukum, namun miskin (tidak mampu) bisa mendapatkan pendampingan para pengacara secara gratis. Hal itu katanya mengacu ke UU Nomor 16, Tahun 2011.



Persyaratannya ialah orang tersebut bisa menunjukkan Surat Keterangan Miskin dari Lurah setempat, atau memiliki KIS (Kartu Indonesia Sehat), atau KIP (Kartu Indonesia Pintar) atau Kartu Raskin. Namun, ia mencontohkan ada kasus seorang pria paruh baya yang sebenarnya mampu secara finansial, namun mengaku (pura-pura) miskin dan minta pendampingan pengacara secara gratis.



Tujuan pendampingan hukum bagi orang tidak mampu ini, menurutnya adalah demi tegaknya supremasi hukum. Artinya seorang yang terkena kasus hukum harus mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum. Negara harus hadir dalam memberikan bantuan hukum.



Fakta di lapangan, imbuh Kristomo cukup mencengangkan yaitu 100 ribu orang tahanan, 90% tidak mendapatkan bantuan hukum. Ia mengusulkan agar LBH Bethel tidak hanya memberikan siraman rohani saja, melainkan bisa memberikan pendampingan hukum bagi para terdakwa.



Mengutip data dan info dari Kontras dan Ombudsman, ia menambahkan bahwa para tahanan banyak yang mengalami penyiksaan karena mereka tidak didampingi pengacara saat pemeriksaan oleh (oknum) aparat yang berwenang.



Asas bantuan hukum katanya terbagi menjadi tiga bagian yaitu keadilan, persamaan kedudukan di dalam hukum, keterbukaan, efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas. Sementara itu, ia menjabarkan bantuan hukum terdiri dari Litigasi dan Non-Litigasi.



Litigasi meliputi pendampingan seseorang ketika proses penyidikan yang dilakukan Kepolisian dan Kejaksaan sampai inkrah (ketupusan tetap dan mengikat) pihak Pengadilan, tindakan pidana, perdata dan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Ia mencontohkan gugatan PTUN ini seperti seseorang yang miskin dan ia menggugat negara.



Sementara itu, Non - Litigasi terdiri dari konsultasi hukum, negosiasi, mediasi, investigasi kasus, penelitian hukum dan pemberdayaan masyarakat. Kristomo menyatakan kasus-kasus yang paling banyak terjadi dan menimpa orang tidak mampu (miskin) ialah narkoba. Mereka menjadi kurir (pengantar atau pembawa) narkoba. Persentase mereka mencapai lebih dari 50% kasus, pungkasnya.



Sesi kedua diisi presentasi Pdt. Pdt. Dr. Hanan Soeharto, M.Div, SH, MH. (Kepala Biro Hukum dan Advokasi Departemen Pelayanan Masyarakat BPH GBI), dengan tema "Pemahaman Dasar Tentang Hukum. Pdt. Henoch Budianto, MTh sebagai moderator.



Selanjutnya, sesi ketiga Saudaranta Tarigan (Direktur Eksekutif Perhimpunan Profesi Hukum Kristiani Indonesia) mengusung tema " Panggilan Allah Terhadap Professional di Bidang Hukum".



Sebelumnya, Ketua BPD GBI DKI Jakarta (Pdt. Kiki Tjahjadi, MTh) menyampaikan kotbah dan sambutan yang intinya yakni keteladanan dalam melakukan hukum, menjauhi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, serta mampu memberikan suara kenabian tentang ketidak-adilan. Ia mengutip nats Ayub 6:25a "Alangkah kokohnya kata-kata yang jujur! Tetapi apakah maksud celaan dari pihakmu itu?".